Inpopedia, Kabupaten Bekasi — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi (Kesbangpol) melakukan verifikasi faktual terhadap DPD Forum Asistensi Media Nasional (AsMEN) Kabupaten Bekasi, Rabu (8/4).
Hasilnya, organisasi media tersebut dinyatakan lolos verifikasi dan resmi terdaftar, membuka peluang besar untuk berperan aktif dalam mendukung program pemerintah daerah.
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pembinaan Kesbangpol guna memastikan legalitas, eksistensi, serta aktivitas organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Bekasi berjalan sesuai aturan.
Tim verifikasi dipimpin oleh Hasan Sadeli, didampingi Yuda Tri Atmaja, Haviz Atma Negara, dan Rohili. Mereka disambut langsung oleh jajaran pengurus AsMEN, termasuk Abdul Haris (Wakil Ketua Umum DPP), Dudung (Ketua DPD Kabupaten Bekasi), Husni Solihin (Bendahara), Awi Nahrowi (Wakil Sekretaris), dan Osih (Bidang Pengembangan Usaha).
Dalam keterangannya, Hasan Sadeli menegaskan bahwa AsMEN kini telah sah terdaftar dan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah.
“AsMEN diharapkan dapat berperan menjaga kondusivitas wilayah, mendukung visi-misi pemerintah daerah, serta memberikan edukasi publik melalui informasi yang akurat dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang dipimpin oleh Kepala Badan (Kaban), Kesbangpol memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial-politik, membina organisasi masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat.
Sementara itu, Abdul Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Kesbangpol.
“Kami berterima kasih atas kunjungan dan respon positif ini. Kami berharap kolaborasi antara AsMEN dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat ke depan,” ungkapnya.
Proses verifikasi berlangsung dalam suasana profesional dan penuh keakraban. Momentum ini menjadi langkah awal untuk mempererat sinergi antara insan media dan pemerintah daerah.
Dengan lolosnya verifikasi faktual, DPD AsMEN Kabupaten Bekasi diharapkan semakin solid sebagai wadah media yang profesional dan independen, serta mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui penyebaran informasi yang edukatif, akurat, dan terpercaya.***
