Inpopedia, Jakarta, 12 Februari 2026 — Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) TNI dan Polri yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting dalam memperkuat profesionalisme serta soliditas aparat pertahanan dan keamanan negara. Sejalan dengan arahan Presiden, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan perannya sebagai pengawas fungsional Polri untuk memastikan kinerja institusi kepolisian tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.
Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono menegaskan bahwa tugas pengawasan terhadap Polri telah diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, khususnya Pasal 3.
“Tugas Kompolnas selaku pengawas fungsional Polri diatur dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2011. Pasal 3 menegaskan bahwa Kompolnas bertugas mengawasi kinerja Polri guna menjamin profesionalisme dan kemandirian, yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Polri,” ujar Arief Wicaksono.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Arief menerima Tim Media di Ruang Konferensi Kompolnas, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Menurut Arief, pengawasan fungsional Kompolnas mencakup dua aspek utama, yakni fungsi pembinaan dan fungsi operasional (opsnal) Polri.
Pada fungsi pembinaan, pengawasan meliputi sektor:
sumber daya manusia (SDM), anggaran, perencanaan, logistik, serta sarana dan prasarana (sarpras).
Sementara pada fungsi operasional, pengawasan mencakup seluruh satuan kerja strategis Polri, antara lain: Reserse Kriminal (Reskrim), Intelijen dan Keamanan (Intelkam), Lalu Lintas (Lantas), Pembinaan Masyarakat (Binmas), Samapta, Brigade Mobil (Brimob), serta Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud).
Penegasan peran Kompolnas ini dinilai selaras dengan arahan Presiden Prabowo dalam Rapimnas TNI–Polri yang menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan penguatan institusi keamanan negara di tengah dinamika sosial, politik, dan keamanan global yang terus berkembang.
Rapimnas TNI–Polri sendiri menjadi forum strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional, mendukung program prioritas pemerintah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat negara.
Dengan pengawasan fungsional yang diperkuat oleh Kompolnas, diharapkan kinerja Polri ke depan semakin akuntabel, transparan, dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi serta supremasi hukum.
