Inpopedia, Purwakarta – 18/06/2025
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin pertemuan koordinasi (Rakor) yang penting bersama para pejabat daerah di Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, pada hari Rabu (18/6). Pertemuan ini dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai wilayah strategis di Jawa Barat, termasuk Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, serta Bupati dari Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Sukabumi, Karawang, dan Cianjur.
Sejumlah isu penting dibahas dalam acara tersebut, termasuk pembangunan jalan poros desa di kawasan Sanggabuana, pengaturan daerah wisata Ciater Subang, pengembangan area wisata di Kabupaten Bogor dan Bandung Barat, serta upaya untuk memanfaatkan lahan yang tidak produktif dan pembangunan infrastruktur untuk lingkungan hidup.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam kesempatan tersebut, menyatakan komitmen dari Pemerintah Kota Bekasi untuk mendukung pemanfaatan lahan yang tidak produktif demi menciptakan ketahanan pangan serta ruang terbuka hijau yang bermanfaat di daerah perkotaan.
“Lahan yang tidak produktif di kawasan perkotaan bukan hanya menjadi pandangan yang kurang menarik, tetapi juga merupakan peluang. Kita bisa mengubahnya menjadi lahan pertanian kota, ruang hijau, atau taman pembelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat,” terang Tri Adhianto.
Mengenai infrastruktur lingkungan, Wali Kota menegaskan bahwa Kota Bekasi terus berusaha untuk mengembangkan sistem pengelolaan air dan ruang terbuka yang dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim serta memenuhi kebutuhan urbanisasi.
“Kota Bekasi, yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta, berpotensi menjadi kota yang ramah lingkungan. Pengelolaan drainase, pelestarian air, dan perbaikan kualitas udara adalah elemen penting dalam kebijakan pembangunan kami,” tambahnya.
Di sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kerja sama antar daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing wilayah. Ia mengungkapkan bahwa hasil dari rakor ini akan segera ditindaklanjuti melalui perencanaan teknis bersama dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota yang relevan.
