Inpopedia – Presiden Prabowo Subianto meminta pihak yang ingin menggantinya agar menunggu hingga tahun 2029. Dia meminta pihak-pihak tertentu untuk sabar menunggu Pilpres 2029 mendatang.
“Mau ganti saya? Tunggu dong 2029. Hal itu disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan jurnalis dan pengamat di Hambalang, Sabtu 21 Maret 2026.
Jangan pernah berharap politik Indonesia benar-benar dewasa jika dendam masih menjadi mata uang utamanya.
Sejak awal republik ini berdiri, suksesi kekuasaan tidak pernah benar-benar bersih dari rasa sakit, pengkhianatan, dan ketidakikhlasan. Dari tumbangnya Soekarno, naiknya Soeharto, hingga hari ini di bawah Prabowo Subianto, satu pola terus berulang: kekuasaan berpindah, tetapi dendam tetap tinggal.
Dan dendam itulah yang kini kembali bekerja.
Suksesi yang Selalu Berdarah, Meski Tak Selalu Terlihat
Jatuhnya Soekarno bukan sekadar pergantian pemimpin—itu adalah pergeseran kekuasaan yang penuh tekanan, intrik militer, dan pembungkaman sejarah. Tidak ada “legowo” dalam peristiwa itu. Yang ada hanyalah paksaan yang dibungkus legitimasi.
Lalu datang Soeharto, yang berkuasa puluhan tahun dengan stabilitas yang dibangun di atas ketakutan. Ketika ia akhirnya tumbang pada 1998, publik bersorak. Tapi di balik euforia itu, dendam baru mulai disusun. Elite lama disingkirkan, sebagian diburu, sebagian lain bersembunyi menunggu momentum balik.
Reformasi tidak menghapus dendam. Ia hanya mendistribusikannya ke lebih banyak aktor.
Reformasi: Demokrasi Tanpa Kedewasaan
Era pasca-Soeharto sering dipuji sebagai kemenangan demokrasi. Tapi mari jujur: ini adalah demokrasi yang belum selesai dengan masa lalunya.
Presiden dijatuhkan bukan hanya karena gagal, tapi karena kalah manuver. Abdurrahman Wahid dilengserkan lewat intrik politik, bukan sekadar evaluasi kinerja. Koalisi berubah bukan karena visi, tapi karena kepentingan.
Di Indonesia, kekuasaan bukan tentang mandat rakyat semata—ia adalah hasil dari negosiasi, tekanan, dan kadang balas dendam yang tertunda.
Prabowo: Presiden yang Sudah Digoyang Sejak Awal
Hari ini, Prabowo menghadapi realitas yang sama—bahkan sebelum pemerintahannya benar-benar berjalan stabil.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) belum selesai diuji, tapi sudah dihujani delegitimasi. Kritik memang sah. Bahkan wajib. Tapi yang terjadi sering kali melampaui kritik: ini adalah upaya membangun persepsi gagal sejak dini.
Narasi yang dibangun bukan lagi “evaluasi kebijakan”, melainkan “pemerintahan ini tidak layak dilanjutkan”.
Lebih jauh, mulai muncul desakan agar Prabowo diganti. Sebuah tuntutan yang terasa prematur—dan sulit dilepaskan dari aroma politik lama: menjatuhkan sebelum kuat.
Ini bukan sekadar dinamika demokrasi. Ini adalah gejala klasik: kekuasaan yang tidak pernah benar-benar diterima oleh semua pihak.
Politik Indonesia: Menang Tanpa Ampun, Kalah Tanpa Legowo
Masalah mendasarnya sederhana, tapi kronis: elite politik Indonesia tidak pernah benar-benar belajar kalah.
Kekalahan dianggap sebagai kehancuran total. Kemenangan dianggap sebagai lisensi untuk menghabisi lawan. Tidak ada ruang untuk oposisi yang sehat, karena oposisi lebih sering berfungsi sebagai kekuatan sabotase daripada kontrol.
Akibatnya, setiap presiden—siapa pun dia—akan selalu berada dalam posisi bertahan. Bukan hanya menjalankan pemerintahan, tapi juga meredam upaya menjatuhkan dirinya.
Dendam yang Dipelihara, Bukan Diselesaikan
Yang lebih berbahaya, dendam dalam politik Indonesia tidak pernah diselesaikan—ia diwariskan.
Relasi antar elite bukan dibangun dari ide atau program, tetapi dari sejarah konflik: siapa pernah disingkirkan, siapa pernah mengkhianati, siapa pernah dipermalukan. Politik menjadi arsip luka yang terus dibuka kembali setiap momentum kekuasaan datang.
Dalam kondisi seperti ini, stabilitas bukan ditentukan oleh kinerja pemerintah, tetapi oleh seberapa kuat ia mampu menahan guncangan politik.
Demokrasi yang Selalu Setengah Matang
Kita sering membanggakan demokrasi Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Tapi ukuran besar tidak selalu berarti matang.
Demokrasi yang matang ditandai oleh dua hal sederhana:
yang kalah bisa menerima, yang menang tidak membalas.
Indonesia belum sampai di sana.
Selama dendam masih menjadi fondasi relasi politik, maka setiap suksesi hanya akan melahirkan konflik baru. Presiden akan terus digoyang, oposisi akan terus mencari celah menjatuhkan, dan rakyat hanya menjadi penonton dari pertarungan elite yang tidak pernah selesai.
Penutup: Siapa Pun Presidennya, Nasibnya Akan Sama
Hari ini Prabowo merasakan tekanan itu. Besok, siapa pun penggantinya akan menghadapi hal yang sama.
Karena masalahnya bukan pada individu. Masalahnya ada pada budaya politik itu sendiri.
Selama politik Indonesia masih memelihara dendam, maka kekuasaan tidak akan pernah benar-benar stabil. Dan selama itu pula, republik ini akan terus berjalan—bukan sebagai demokrasi yang matang, tetapi sebagai arena pertarungan tanpa akhir.***
