Inpopedia – Dalam perkembangan ilmu Jurnalisme modern, peran jurnalis tidak lagi dipandang hanya sebagai penyampai informasi atau pelapor peristiwa. Media massa juga diharapkan memiliki kontribusi nyata dalam kehidupan sosial, baik dalam mendorong pembangunan maupun memperjuangkan keadilan.
Nah, dua pendekatan yang sering dibahas dalam konteks Jurnalistik adalah Development Journalism (Jurnalisme Pembangunan) dan Advocacy Journalism (Jurnalisme Advokasi).
Kedua konsep ini menunjukkan bahwa jurnalisme dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana informasi (pelapor), tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial (penggerak).
Development Journalism muncul sebagai respon terhadap kebutuhan negara-negara berkembang yang sedang menjalani proses pembangunan ekonomi dan sosial.
Konsep ini dipopulerkan oleh jurnalis dan akademisi komunikasi Alan Chalkley pada dekade 1960–1970-an.
Inti dari jurnalisme pembangunan adalah bagaimana media dapat berperan dalam mendukung proses pembangunan masyarakat dengan memberikan informasi yang mendidik, analitis, serta berorientasi pada solusi.
Dalam pendekatan ini, wartawan tidak hanya melaporkan peristiwa pembangunan seperti peresmian proyek atau program pemerintah, tetapi juga menelusuri dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wartawan tidak hanya melaporkan pendirian sebuah dapur MBG tetapi juga mengawasi dampak berikutnya apakah tepat sasaran, kualitas makanan dan sebagainya. Itulah fungsi kontrol sosial sebuah media massa.
Melalui jurnalisme pembangunan, media berusaha menjelaskan secara mendalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan publik, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami proses pembangunan secara lebih komprehensif serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan tersebut.
Selain itu, media juga berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah agar program pembangunan benar-benar berjalan efektif dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
Dalam hal ini, jurnalisme pembangunan tetap harus menjaga fungsi kontrol sosial yang dalam teori komunikasi dikenal sebagai Watchdog Journalism, yaitu peran media sebagai pengawas kekuasaan.
Di sisi lain, Advocacy Journalism atau jurnalisme advokasi memiliki pendekatan yang berbeda. Jika jurnalisme pembangunan berfokus pada proses pembangunan masyarakat secara luas, jurnalisme advokasi lebih menekankan pada perjuangan terhadap isu-isu tertentu yang dianggap menyangkut keadilan sosial.
Dalam praktiknya, jurnalisme advokasi tidak selalu menempatkan diri secara netral terhadap suatu isu, melainkan secara sadar berpihak pada kepentingan publik yang dinilai membutuhkan perlindungan atau pembelaan.
Isu-isu yang sering menjadi fokus jurnalisme advokasi antara lain hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, keadilan sosial, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kelompok rentan dalam masyarakat.
Wartawan yang bekerja dengan pendekatan advokasi biasanya melakukan liputan investigatif, mengumpulkan data secara mendalam, serta mengungkap fakta-fakta yang sebelumnya tersembunyi dari publik.
Tujuan akhirnya bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan kebijakan serta melakukan pendampingan.
Salah satu contoh klasik yang sering dikaitkan dengan kekuatan jurnalisme advokasi adalah pengungkapan skandal politik besar dalam sejarah Amerika Serikat yang dikenal sebagai Watergate Scandal.
Investigasi yang dilakukan oleh wartawan dari The Washington Post berhasil membuka praktik penyalahgunaan kekuasaan yang akhirnya memaksa Presiden Richard Nixon mengundurkan diri.
Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana jurnalisme dapat memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan dan memperkuat demokrasi.
Walaupun memiliki orientasi yang berbeda, Development Journalism dan Advocacy Journalism memiliki kesamaan mendasar, yaitu menempatkan jurnalisme sebagai bagian dari proses perubahan sosial.
Jurnalisme pembangunan berupaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengawasi pembangunan, sedangkan jurnalisme advokasi berusaha memperjuangkan kepentingan publik yang sering kali terabaikan oleh struktur kekuasaan.
Namun demikian, kedua pendekatan ini juga menghadapi tantangan. Dalam jurnalisme pembangunan, terdapat risiko media menjadi terlalu dekat dengan pemerintah sehingga kehilangan independensinya. Sementara dalam jurnalisme advokasi, terdapat kekhawatiran bahwa keberpihakan terhadap suatu isu dapat mengurangi prinsip objektivitas jurnalistik.
Oleh karena itu, keseimbangan antara komitmen sosial dan integritas profesional menjadi hal yang sangat penting bagi seorang jurnalis.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai apakah jurnalis harus menjadi pelapor yang netral atau penggerak perubahan sosial sebenarnya tidak perlu dipertentangkan secara ekstrem.
Dalam praktik jurnalisme modern, kedua peran tersebut dapat berjalan secara bersamaan. Jurnalis tetap harus berpegang pada prinsip verifikasi fakta dan akurasi informasi, tetapi pada saat yang sama juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Dengan demikian, Development Journalism dan Advocacy Journalism memperlihatkan bahwa jurnalisme tidak sekadar profesi yang memproduksi berita, tetapi juga institusi sosial yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah perkembangan masyarakat.
Melalui informasi yang akurat, investigasi yang mendalam, dan keberpihakan pada kepentingan publik, jurnalisme dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan demokratis.***
