Inpopedia – Bangsa ini kembali dipertontonkan sebuah drama yang membuat publik mengernyitkan dahi. Bukan karena pelakunya orang awam atau mereka yang minim pendidikan, melainkan karena yang terseret adalah orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi, pengalaman panjang, serta rekam jejak karier yang selama ini dianggap membanggakan.
Kasus demi kasus korupsi yang mencuat belakangan menghadirkan pertanyaan klasik yang tak pernah benar-benar terjawab: mengapa orang-orang cerdas justru terjerumus dalam praktik korupsi?
Salah satu yang menjadi sorotan adalah DH, sosok yang dipercaya mengelola program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia dikenal sebagai figur yang memiliki kompetensi dan kepercayaan tinggi dari lingkaran kekuasaan. Namun publik dikejutkan ketika aparat penegak hukum menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Belum reda perhatian masyarakat terhadap kasus itu, muncul lagi pemberitaan mengenai SK, seorang profesional muda dengan reputasi mentereng. Lulusan universitas bergengsi dunia, pernah memimpin sejumlah BUMN besar, dan dikenal sebagai “dokter perusahaan” yang mampu menyelamatkan korporasi negara dari berbagai persoalan. Namun reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun itu mendadak tercoreng ketika namanya dikaitkan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Dua kasus tersebut kembali memperlihatkan ironi yang terus berulang di Indonesia. Tingginya pendidikan, luasnya wawasan, dan cemerlangnya prestasi ternyata tidak selalu berjalan seiring dengan integritas.
Di sinilah letak persoalan mendasar bangsa ini.
Ketika Kecerdasan Tidak Lagi Menjadi Benteng Moral
Banyak orang beranggapan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin kecil kemungkinan ia melakukan pelanggaran hukum. Namun fakta justru menunjukkan hal yang berbeda.
Sejarah korupsi di Indonesia memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku korupsi berasal dari kalangan terdidik. Mereka memahami aturan, mengerti celah hukum, menguasai sistem administrasi, bahkan mengetahui bagaimana menghindari pengawasan. Dalam banyak kasus, kecerdasan justru digunakan untuk merancang modus yang semakin kompleks.
Korupsi bukanlah kejahatan yang lahir dari kebodohan. Korupsi sering kali lahir dari kecerdasan yang kehilangan kompas moral.
Seorang profesor ilmu politik dari Harvard University, Joseph Nye, pernah menyebut bahwa korupsi terjadi ketika seseorang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan, melainkan pada hilangnya nilai-nilai etika.
Maka tidak mengherankan apabila kita menemukan pejabat bergelar doktor, lulusan universitas ternama dunia, bahkan tokoh yang sering berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, ternyata ikut tersandung kasus korupsi.
Indonesia Masih Menghadapi Krisis Integritas
Setelah lebih dari dua dekade Reformasi, pemberantasan korupsi memang telah menunjukkan kemajuan. Sistem pelayanan publik semakin digital. Pengadaan barang dan jasa banyak dilakukan secara elektronik. Pengawasan keuangan negara semakin ketat.
Namun kenyataannya, praktik korupsi masih terus terjadi.
Data berbagai lembaga antikorupsi menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan nasional. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan, justru bocor ke kantong-kantong pribadi.
Yang lebih mengkhawatirkan, kasus-kasus korupsi kini tidak lagi hanya melibatkan pejabat lama dengan pola konvensional, tetapi juga melibatkan generasi profesional baru yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan kemampuan manajerial modern.
Artinya, persoalan bangsa ini bukan sekadar soal kualitas sumber daya manusia, tetapi soal kualitas karakter manusia itu sendiri.
Tiga Akar Krisis Integritas
Menurut hemat saya, setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan krisis integritas terus berlangsung.
Pertama, Sistem yang Masih Menyediakan Celah
Tidak ada sistem yang sempurna.
Meski digitalisasi birokrasi telah berkembang pesat, tetap saja terdapat ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula godaan dan peluang untuk melakukan manipulasi.
Teknologi dapat mengurangi peluang korupsi, tetapi tidak bisa menghapus niat korupsi.
Pada akhirnya, sistem yang baik tetap membutuhkan manusia yang baik.
Kedua, Pendidikan yang Terlalu Menekankan Kecerdasan
Selama ini pendidikan kita lebih banyak mengukur keberhasilan melalui nilai akademik, gelar, dan prestasi intelektual.
Kita menghasilkan banyak sarjana, magister, doktor, bahkan lulusan universitas terbaik dunia. Namun kita sering lupa bahwa tujuan pendidikan sejatinya bukan hanya mencetak orang pintar, melainkan membentuk manusia berkarakter.
Bangsa ini tidak kekurangan orang cerdas. Yang masih langka adalah orang cerdas yang tetap jujur ketika memiliki kekuasaan.
Integritas tidak lahir dari ruang kuliah semata. Integritas dibentuk melalui keteladanan, budaya organisasi, lingkungan keluarga, dan kebiasaan hidup yang menjunjung nilai kejujuran.
Ketiga, Penegakan Hukum yang Belum Menimbulkan Efek Jera
Masyarakat sering mempertanyakan mengapa korupsi terus berulang meski banyak pelaku telah dipenjara.
Salah satu jawabannya adalah karena sebagian pelaku masih menganggap risiko yang dihadapi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Hukuman penjara beberapa tahun sering kali belum cukup menimbulkan ketakutan bagi calon pelaku korupsi.
Di berbagai negara, pendekatan terhadap korupsi dilakukan dengan sangat tegas. Ada negara yang menerapkan penyitaan aset secara masif, pemiskinan pelaku, hingga hukuman berat yang menimbulkan efek jera.
Perdebatan mengenai bentuk hukuman tentu terbuka dan harus tetap berada dalam koridor hukum serta hak asasi manusia. Namun yang jelas, pemberantasan korupsi membutuhkan konsistensi, kepastian hukum, dan keberanian negara untuk memastikan bahwa kejahatan terhadap uang rakyat tidak menjadi tindakan yang menguntungkan.
Integritas Lebih Penting daripada Intelektualitas
Pada akhirnya, bangsa ini perlu menyadari satu hal penting: intelektualitas tanpa integritas adalah ancaman.
Orang yang tidak memiliki pengetahuan mungkin hanya mampu melakukan kesalahan kecil. Namun orang yang sangat cerdas tetapi kehilangan integritas dapat merugikan jutaan rakyat melalui kebijakan, proyek, dan keputusan yang berada di tangannya.
Karena itu, ukuran keberhasilan seseorang seharusnya tidak hanya dilihat dari gelar yang disandang, universitas tempat ia belajar, atau jabatan yang berhasil diraih. Ukuran yang lebih penting adalah apakah ia tetap jujur ketika memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang pintar.
Bangsa ini membutuhkan orang pintar yang takut mengkhianati amanah.
Sebab sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa kehancuran sebuah bangsa bukan disebabkan oleh kurangnya orang cerdas, melainkan karena terlalu banyak orang cerdas yang kehilangan integritas.
Foto : Infojatim co.id
