InsanPopuler, Jakarta – Rapat Koordinasi antara Dewan Pengurus Pusat (DPP), dengan 12 DPW, dan DPD Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) hasilkan beberapa rekomendasi, berlangsung melalui platform daring, pada Minggu 10 November 2024.
Sejumlah isu yang dibahas antara lain
terkait PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I88 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, Scale Up PKBM dan lainnya.
Ketua SP2MI menyambut baik terbitnya Perpres tersebut hanya saja menurutnya sangat disayangkan didalamnya tidak membahas tentang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
“SP2MI telah melakukan rapat koordinasi dengan 12 perwakilan provinsi terkait dengan masalah yang menyambut baik terbitnya PP 188, hanya saja SP2MI menyesalkan di dalam nomenklatur itu tidak dibunyikan tentang Direktorat PNF,”kata Ketua SP2MI, Drs H Amirudin.
Dia berharap Menteri pendidikan yang baru ini bisa mengambil kebijakan melalui peraturan menteri atau apa saja yang penting ada keleluasaan insan nonformal dan informal melakukan kegiatan pendidikan yang lebih optimal.
“Masalah lainnya, ke depan SP2MI akan mengadakan kegiatan kegiatan yang membangun kemitraan dengan pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada sesuai dengan yang pernah dilakukan kerjasama dengan ormas besar di Indonesia,” tandasnya.
Wakil Ketua 1 SP2MI Bidang Pengkaderan dan serta Pendidikan, Lukman Hakim, M.Pd mengatakan pihak SP2MI melalui program Scale Up berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan lembaga pendidikan nonformal dan informal dan pendidikan masyarakat lainnya.
“Pada Scale Up tersebut kita melakukan perbaikan manajemen lembaga perbaikan cara kepemimpinan dengan menggunakan leadership engine, perbaikan SDM di SP2MI, PKBM dan lembaga kursus dan lainnya,” terang Lukman.
Selian itu, kata Lukman, pihaknya juga terus membangun jaringan jaringan lain yang se visi dengan gerakan organisasi SP2MI,” katanya.
Dengan membangun jaringan itu, dia berharap tercipta kolaborasi yang akan menghasilkan karya untuk kemajuan kemanfaatan umat dan masyarakat.
Dia mengajak untuk selalu berpikir positif mengoptimalkan SDM yang ada, sehingga bisa berjalan dengan baik.
Program Scale Up ini akan dimulai kepada pengurus DPW, DPD Jawa Timur yang sudah siap pada 21-23 Desember 2024.
Selanjutnya, Scale up kepada pengurus DPW Provinsi Jakarta dan anggota SP2MI DKI akan dilakukan pada Januari 2025,.dan DPW, anggota SP2MI Jawa Barat pada Februari 2025.
Scale up ini nantinya akan mengundang sejumlah kementerian yang menjadi mitra SP2MI.
“Semoga kegiatan kami ke depan ini bisa dilihat oleh pemerintah bahwa salah satu langkah mendukung pemerintah dalam layanan pendidikan nonformal di Indonesia adalah dengan cara Scale Up, semoga kita diberikan peluang untuk memiliki pejabat pejabat yang bisa duduk dalam direktorat PMPK, atau lainnya, yang bisa mendukung pendidikan masyarakat ini bisa berkembang tumbuh berperan,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPW SP2MI NTT Policarpus Do menegaskan akan memperkuat secara internal organisasi dengan penguatan kapasitas SDM internal dan membangun kolaborasi dengan semua pihak.
“Kehadiran SP2MI sebagai Energi Baru bagi kemajuan pendidikan masyarakat di Indonesia. Indonesia negara besar butuh kerja bersama membangun sinergitas dan kolaborasi agar bisa menjawab cita-cita Indonesia Emas 2045. Ayo kita perkuat SP2MI,” tandasnya.***
