Inpopedia JAKARTA — Pengurus Pusat Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) menggelar audiensi lanjutan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk membahas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah di Indonesia yang jumlahnya diperkirakan mendekati 4 juta anak.
Audiensi berlangsung di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Selasa (8/9/2026), dan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Supomo, didampingi Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Sestijen Rehsos), Rabiah.
Delegasi SP2MI dipimpin Ketua Umum SP2MI, Drs. H. Amirudin. Turut hadir Heru Saleh dari DPW SP2MI Jawa Barat, Akhmad Sahrudin dari Lampung, Samsul dari Jawa Tengah, Ketua DPD SP2MI Pekalongan, serta Abdul Munir, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan yang juga menjabat Ketua SP2MI Provinsi Jawa Tengah.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut audiensi sebelumnya sekaligus menindaklanjuti arahan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terkait kolaborasi pemerintah dengan jaringan pendidikan masyarakat dalam menangani anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.
Dalam audiensi sebelumnya, Mensos mendorong SP2MI membangun kolaborasi intensif dengan Kemensos untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak yang telah keluar dari sistem pendidikan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menggabungkan kapasitas pemerintah dengan jaringan pendidikan masyarakat. Kemensos diharapkan memfasilitasi sarana dan infrastruktur melalui program seperti Sekolah Rakyat dan layanan sosial-pendidikan lainnya.
Sementara itu, SP2MI menyiapkan sumber daya manusia, tenaga pendidik, serta sistem pendampingan berbasis komunitas melalui jaringan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Ketua Umum SP2MI Amirudin mengatakan audiensi lanjutan difokuskan pada pembahasan teknis pelaksanaan dan pemetaan model intervensi terpadu untuk menjangkau anak-anak yang tidak lagi mengakses pendidikan.
Menurut Amiruddin, Gerakan Tuntaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak hanya diarahkan pada pelatihan jangka pendek, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Ekosistem tersebut mencakup identifikasi dan pendataan anak, penjangkauan, pengembalian ke layanan pendidikan, peningkatan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan kemandirian peserta didik.
“Sinergi ini merupakan bentuk aksi nyata dalam menjangkau anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar agar mereka kembali memperoleh hak atas pendidikan, penguatan karakter, serta keterampilan produktif demi masa depan yang lebih baik,” kata Amiruddin.
Kemensos Siapkan Kolaborasi dengan SP2MI
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo mengatakan Kementerian Sosial memiliki 31 Sentra dan Sentra Terpadu yang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat Rintisan. Dari ke 31 Sentra Terpadu dan Sentra itu, 15 diantaranya sudah tidak tidak lagi ditempati Sekolah Rakyat, karena telah berpindah ke Sekolah Rakyat Permanen.
Supomo menjelaskan, Kemensos juga bekerja sama dengan sejumlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
Dalam rencana kerja sama dengan SP2MI, Kemensos akan membahas mekanisme penyediaan tenaga pendidik untuk membantu anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.
“Nanti kita MOU dengan Kementerian Sosial untuk bantu anak-anak ini, putus sekolah dan tidak sekolah,” ujar Supomo.
Menurut Supomo, SP2MI nantinya dapat menyiapkan guru yang ditempatkan di sejumlah lokasi untuk membantu proses pembelajaran. Tenaga tersebut akan berperan sebagai relawan yang mendampingi anak-anak mengikuti pendidikan kesetaraan.
“Kita bahas SP2MI nyiapin guru datang ke tempat-tempat kami. Judulnya adalah relawan yang kemudian membantu anak-anak itu,” katanya.
Ia menjelaskan, kegiatan pembelajaran tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendukung pendidikan kesetaraan dengan melibatkan PKBM dan SKB.
“Kemudian dari PKBM dan SKB itu ngirim guru-gurunya ke situ. Kami kerjasamakan juga dengan SKB atau Direktorat PNFI,” kata Supomo.
Kemensos Dorong Pendidikan Kesetaraan
Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Rabiah, mengapresiasi kunjungan dan rencana kerja sama SP2MI dalam penanganan anak putus sekolah melalui program pendidikan kesetaraan.
“Kami berterima kasih atas kunjungan dari SP2MI hari ini terkait rencana kerja sama tentang program kesetaraan. Kami berharap ke depannya kita bisa membangun sinergi dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan,” ujar Rabiah.
Rabiah juga berharap kolaborasi dapat melibatkan SP2MI, Direktorat Pendidikan Nonformal/Pendidikan Anak Usia Dini (PNF/PAUD) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Sosial.
“Kami berharap teman-teman dari SP2MI bisa kita berkolaborasi bersama dengan Direktorat PNF/PAUD dari Dikdasmen dan Kementerian Sosial. Itu harapan kami,” imbuhnya.
Menurut Rabiah, rencana program pendidikan kesetaraan tersebut tidak terlepas dari temuan di lapangan saat pelaksanaan Sekolah Rakyat. Banyak anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum memperoleh pendidikan karena persoalan status pendidikan.
“Ini kita berangkat dari banyaknya anak-anak yang dijangkau pada saat Sekolah Rakyat kemarin. Banyak sekali anak-anak dari keluarga-keluarga yang sangat miskin dan miskin ekstrem yang tidak dapat bersekolah karena status pendidikan,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Rabiah, menjadi salah satu alasan Kemensos mengembangkan program pendidikan kesetaraan. Program itu diharapkan dapat memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang belum mendapatkan hak pendidikan secara layak.
“Sehingga kita ke depannya berharap sekali kerja sama dengan PNF, SP2MI, dan Kementerian Sosial bisa saling berkolaborasi untuk masalah-masalah anak putus sekolah,” ujarnya.
Melalui audiensi tersebut, SP2MI dan Kemensos diharapkan dapat segera merumuskan kesepakatan teknis, termasuk penentuan lokasi prioritas penjangkauan, penyediaan tenaga pendidik, serta mekanisme integrasi program pendidikan kesetaraan dengan jaringan SP2MI, PKBM, dan SKB di berbagai daerah.***
