Inpopedia, Depok — Pesantren mulai didorong mengambil peran lebih besar dalam penguatan ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Di Depok, Jawa Barat, upaya itu diwujudkan melalui pengembangan budidaya sorgum, pelatihan keterampilan kerja bagi santri, dan penerapan sistem digital untuk pengelolaan pesantren.
Ketiga agenda tersebut menjadi bagian dari kegiatan Gerakan Satu Juta Santi Menanam Sorgum oleh Koperasi Pondok Pesantren Indonesia (Kopontren ID) yang berlangsung di Pesantren Al-Hikam, Depok, pada 19–20 Oktober 2026.
Pengembangan sorgum menjadi salah satu program yang mendapat perhatian. Komoditas ini akan dikembangkan melalui rangkaian kegiatan mulai dari budidaya, penanganan pascapanen, hingga pengolahan menjadi produk bernilai tambah, seperti beras sorgum, tepung, dan makanan olahan.
Pada tahap awal, program tersebut melibatkan jejaring 10 wilayah pesantren sebagai percontohan. Melalui skema ini, pesantren diharapkan tidak hanya menjadi konsumen bahan pangan, tetapi juga terlibat dalam proses produksi dan pengembangan usaha.
Sekretaris Jenderal Kopontren Indonesia, Bobby Arvian James, mengatakan penguatan ekonomi pesantren perlu ditopang oleh pemanfaatan potensi lokal dan pengembangan teknologi.
Menurut dia, pengembangan sorgum dapat membuka peluang usaha baru, termasuk pengolahan produk pangan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas.
Namun, pengembangan komoditas tersebut membutuhkan lebih dari sekadar kegiatan penanaman. Ketersediaan benih, pendampingan budidaya, penguasaan teknologi pascapanen, serta kepastian pembeli menjadi faktor penting agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.
Jika rantai produksi dapat dibangun dengan baik, kegiatan pertanian berbasis pesantren berpeluang Kopontren ID membangun ekosistem melibatkan santri, petani, koperasi, dan pelaku usaha di lingkungan sekitar.
*Menyiapkan santri memasuki pasar kerja*
Selain sektor pangan, Kopontren Indonesia mengembangkan program Pesantren Prakerja yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan santri agar dapat bersaing di pasar kerja, termasuk peluang kerja di luar negeri.
Pelatihan kerja tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian peserta sesuai kebutuhan dunia usaha. Pelaksanaannya perlu ditopang kurikulum yang relevan, sertifikasi kompetensi, penguasaan bahasa, serta pemahaman mengenai prosedur penempatan tenaga kerja yang berlaku di negara tujuan.
Dengan persiapan tersebut, pendidikan pesantren diharapkan dapat memberikan bekal tambahan bagi santri yang ingin memasuki dunia kerja tanpa meninggalkan latar belakang pendidikan keagamaan mereka.
Program berikutnya adalah penerapan Sistem Pesantren Digital (Sitrendi). Sistem ini ditujukan untuk membantu pengelolaan administrasi, keuangan, jejaring bisnis koperasi, dan kegiatan pembelajaran.
Digitalisasi dinilai dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lembaga. Meski demikian, pemanfaatannya membutuhkan kesiapan pengelola, infrastruktur, dan pendampingan agar teknologi benar-benar menjawab kebutuhan pesantren.
*Menghubungkan pesantren dengan dunia usaha*
Kegiatan di Pesantren Al-Hikam juga mencakup pembahasan mengenai pengolahan dan hilirisasi sorgum, peluang energi baru dan terbarukan, peluang ekspor, serta pengembangan sistem digital pesantren.
Sejumlah pejabat pemerintah, pimpinan pesantren, akademisi, dan praktisi industri tercantum dalam daftar undangan kegiatan tersebut. Nama yang disebutkan antara lain Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Basnang Said, dan Wali Kota Depok Supian Suri. Kehadiran masing-masing pejabat perlu dikonfirmasi secara terpisah.
Pengembangan ekonomi pesantren melalui tiga program tersebut memperlihatkan upaya menghubungkan pendidikan, pertanian, keterampilan kerja, dan teknologi dalam satu ekosistem.
Tantangan utamanya adalah memastikan program memiliki keberlanjutan setelah kegiatan berlangsung. Indikator seperti peningkatan produksi, nilai penjualan produk, jumlah santri yang memperoleh sertifikasi keterampilan, penempatan kerja, serta jumlah pesantren yang aktif menggunakan sistem digital dapat menjadi tolok ukur keberhasilan.
Dengan ukuran yang jelas, pengembangan ekonomi pesantren tidak berhenti sebagai agenda kegiatan, tetapi dapat berkembang menjadi model pemberdayaan yang memberikan manfaat nyata bagi santri dan masyarakat.***
