Inpopedia, Aceh Tamiang — Di tengah beredarnya narasi viral di media sosial yang menyebut negara lambat menangani Aceh Sumatera pasca bencana. Fakta di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya. Sejumlah instansi pemerintah, terutama BNPB telah lebih dulu menyalurkan bantuan sejak awal Desember 2025 melalui berbagai jalur, bahkan sebelum akses darat dapat dibuka.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sejak awal Desember 2025 telah dilakukan puluhan sorti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna membuka jalur udara yang sebelumnya tertutup cuaca ekstrem.
Upaya ini memungkinkan dilakukannya airdrop logistik darurat di sejumlah titik, di antaranya Lapangan Babo dan Perupuk.
Selain jalur udara, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga telah menyalurkan bantuan melalui jalur sungai. Pada 1–2 Desember 2025, bantuan logistik dikirim ke delapan desa terisolir dengan memanfaatkan akses perairan yang masih dapat dilalui, sementara jalur darat belum memungkinkan digunakan.
Sumber resmi dari BNPB, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kepolisian, Kementerian PUPR, hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) mengonfirmasi bahwa bantuan telah bergerak secara bertahap sesuai dengan kondisi medan dan cuaca. Akses darat sendiri baru dapat dibuka pada 2–3 Desember 2025 setelah dilakukan penanganan darurat terhadap kerusakan infrastruktur.
“Distribusi bantuan dilakukan menyesuaikan kondisi lapangan. Ketika darat belum bisa dilalui, udara dan sungai menjadi pilihan utama,” ujar salah satu petugas penanggulangan bencana.
Dengan terbukanya akses darat, bantuan gabungan pemerintah kemudian mengalir lebih lancar melalui jalur darat, melengkapi distribusi yang sebelumnya dilakukan lewat udara, sungai, dan laut. Pola distribusi ini menunjukkan bahwa keterlambatan bantuan bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan keterbatasan akses akibat dampak bencana.
Kronologi penyaluran bantuan tersebut sekaligus meluruskan klaim viral yang menyebut belum adanya bantuan masuk ke wilayah Aceh Tamiang. Data resmi menunjukkan bahwa bantuan telah lebih dulu disalurkan oleh negara melalui mekanisme darurat, meskipun tidak seluruh prosesnya terekam dan tersebar luas di media sosial.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya verifikasi informasi di tengah situasi bencana. Di saat perhatian publik terfokus pada narasi viral, kerja-kerja penanganan darurat tetap berlangsung di lapangan secara simultan dan terkoordinasi.
“Bekerja tanpa sorotan kamera,” ucap Seskab Teddy Indra Wijaya.***
