INPOPEDIA.CO.ID, Jakarta – Sidang praperadilan yang diajukan Panji Gumilang terkait penetapannya sebagai tersangka kasus TPPU kembali digelar di PN Jakarta Selatan, Senin 6 Mei 2024.
Pihak Panji memohon kepada Hakim untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.
Adapun agenda persidangan berupa pengajuan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak.
Kuasa Hukum Panji Gumilang, Alvin Lim mempertanyakan ketidakberanian pihak Bareskrim menunjukkan bukti surat P 19 yang diajukan ke kejaksaan.
“Seperti yang kita duga Kepolisian tidak berani memberikan bukti p 19 yang seharusnya sudah diberikan ke kejaksaan,”kata Alvin.
“Mereka (pihak kepolisian) menyembunyikan alat bukti tersebut, harusnya ditunjukkan dan dibuka di persidangan,”kata Alvin.
“Seharusnya kalau kepolisian benar kenapa mereka takut mengeluarkan P 19 yang seharusnya diberikan kepada pengadilan,” sambung Alvin.
Alvin menilai penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang dengan pasal penggelapan adalah lemah dan tidak tepat karena tidak berdasarkan alat bukti yang sah.
“(Saksi kepolisian) tidak ada yang mengetahui pasti kejadian perkara dan bukan keterangan saksi berdasarkan pasal 184 KUHAP,” katanya.
“Penetapan tersangka Panji Gumilang itu dilakukan tidak berdasarkan alat bukti yang sah,” ujarnya.
Soal pasal pencucian uang yang dituduhkan kepada Panji, Alvin menampik dengan dalih apa yang dilakukan kliennya saat mengajukan pinjaman kredit untuk kemajuan Ponpes Al Zaytun.
“Apa yang dilakukan Syaykh, ada perusahaan lain supaya bisa dapat kredit, tetapi uang itu dipergunakan untuk keperluan yayasan, jadi itu bukan pencucian uang tapi bagaimana memudahkan yayasan dan pesantren ini bisa maju,” dalihnya.
Seharusnya, kata dia sebelum Panji ditetapkan jadi tersangka TPPU, masalah yayasan dibawa ke pengadilan untuk diputuskan apakah sebuah pelanggaran hukum atau hanya kesalahan administrasi.***
