Inpopedia, Takalar – 31 Maret 2026
Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Selasa (31/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Takalar, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota DPRD Provinsi Sulsel Lukman B. Kady, unsur DPRD Takalar, Sekda, jajaran OPD, pimpinan BUMN, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta Forum Anak Takalar.
Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Nakertrans Sulsel, dr. Jayadi Nas, menyampaikan bahwa kinerja pembangunan Sulsel menunjukkan tren positif, ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, terkendalinya pengangguran terbuka, serta ketimpangan yang relatif stabil.
Ia menegaskan bahwa Kabupaten Takalar memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta UMKM.
“Penyusunan RKPD 2027 perlu difokuskan pada penguatan SDM yang produktif dan berdaya saing, peningkatan nilai tambah sektor unggulan, penguatan UMKM dalam rantai nilai industri, serta pengembangan investasi dan konektivitas wilayah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Takalar, Daeng Manye, menyampaikan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Infrastruktur Didukung Pelestarian Lingkungan Hidup”.
Ia menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan akhir dari proses perencanaan partisipatif, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten, guna menyelaraskan prioritas pembangunan pusat, provinsi, dan daerah.
“Dari sisi capaian makro, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar tahun 2025 mencapai 4,71 persen, melampaui target 4,45 persen. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,76 persen, sementara angka kemiskinan menurun menjadi 7,27 persen” Jelas Daeng Manye.
Selain itu, PDRB per kapita meningkat menjadi Rp44,81 juta per tahun, naik 5,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah juga menargetkan rasio gini berada pada kisaran 0,361–0,350 hingga 2027.
Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang oleh unsur DPRD, perangkat daerah, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya sebagai komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.***
