Inpopedia, MAKASSAR — Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye resmi dilantik sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Takalar.
Pelantikan tersebut berlangsung dalam rangkaian Pelantikan DPC HKTI se-Sulawesi Selatan dan Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Sulsel yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma No. 130, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Minggu (4/10/2026).
Pelantikan pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan dipimpin langsung Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding.
Dalam kepengurusan HKTI Takalar, Daeng Manye dipercaya sebagai ketua. Ia didampingi Ichsan Ariansyah Muchtar sebagai sekretaris dan Irham sebagai bendahara.
Ichsan Ariansyah Muchtar merupakan anggota DPRD Takalar dari Fraksi PKB Partai Hanura. Sementara Irham menjabat Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal. Hadir pula jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sulsel serta sejumlah undangan lainnya.
Usai pelantikan, Daeng Manye mengatakan jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Takalar.
“Ya, baru saja kami bertiga dilantik menjadi pengurus HKTI Kabupaten Takalar. Saya selaku ketua, Pak Ichsan Dg. Bella selaku sekretaris, dan Pak Irham selaku bendahara,” kata Daeng Manye.
Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan pengurus adalah membangun konsolidasi organisasi dengan membentuk kepengurusan inti sekaligus melengkapi struktur HKTI hingga ke tingkat kecamatan.
“Ini menjadi amanah bagi kami untuk kemajuan petani yang ada di Takalar,” ujarnya.
Daeng Manye mengatakan, penguatan struktur organisasi diperlukan agar HKTI dapat menjadi wadah yang mampu menghimpun dan memperjuangkan kepentingan petani di seluruh wilayah Takalar.
“Nah, langkah selanjutnya setelah ini adalah membentuk kepengurusan inti dan melengkapi seluruh struktur organisasi HKTI Takalar,” katanya.
“Termasuk membentuk anak cabang-anak cabang sehingga seluruh petani di Takalar ini bisa terkonsolidasi,” sambungnya.
Ia menegaskan, jajaran pengurus HKTI Takalar akan bekerja maksimal untuk mendorong kemajuan sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kita harap bahwa kami selaku pengurus bersama dengan seluruh tim akan bekerja maksimal untuk kemajuan para petani di Takalar,” tutup Daeng Manye.
Sementara itu, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding mengatakan penguatan organisasi HKTI di daerah tidak boleh hanya berorientasi pada struktur kepengurusan.
Menurutnya, HKTI harus mampu hadir dan memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan petani.
“HKTI harus hadir untuk memperjuangkan kepentingan petani. Penguatan organisasi bukan hanya soal struktur kepengurusan, tetapi bagaimana seluruh pengurus mampu bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi petani,” ujar Abdul Kadir Karding.
Karding yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia menilai Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam sektor
pertanian nasional.
Karena itu, keberadaan HKTI di tingkat daerah diharapkan mampu menjadi jembatan antara kepentingan petani dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Potensi pertanian Sulawesi Selatan sangat besar. Karena itu, sinergi antara HKTI dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus terus diperkuat agar berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat dicarikan solusi bersama,” katanya.
Pelantikan pengurus DPC HKTI se-Sulsel sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat struktur organisasi di tingkat kabupaten dan kota. Sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan juga tercatat menjadi bagian dari kepengurusan DPC HKTI di daerah masing-masing.
Kondisi tersebut diharapkan dapat membuka ruang koordinasi yang lebih kuat antara HKTI dan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan sektor pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.
“Pengurus yang ada di daerah harus mampu membangun komunikasi dengan semua pihak. HKTI harus menjadi rumah bersama bagi petani dan menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai tantangan pertanian,” tutur Karding.
Selain pelantikan pengurus DPC HKTI se-Sulsel, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Musda DPD HKTI Sulsel.
Musda menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus untuk memperkuat arah kepengurusan dan program HKTI Sulawesi Selatan ke depan.
Agenda tersebut juga menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh jajaran pengurus dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian, mulai dari peningkatan produktivitas, akses pasar, regenerasi petani, permodalan, pemanfaatan teknologi hingga penguatan hilirisasi hasil pertanian.
Dalam struktur nasional HKTI, Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPN HKTI, Sudaryono sebagai Ketua Umum DPN HKTI, sedangkan Abdul Kadir Karding menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPN HKTI.
