Inpopedia, Jakarta, 12 Mei 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dengan putusan tersebut, status ibu kota negara Republik Indonesia untuk saat ini tetap berada di Jakarta.
Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang yang digelar di Gedung MK menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tegasnya dalam pembacaan putusan.
Permohonan uji materi sebelumnya diajukan terhadap sejumlah pasal dalam UU IKN, khususnya Pasal 39 dan Pasal 41. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa pemindahan ibu kota negara harus didasarkan pada keputusan presiden (Keppres) sebagai landasan hukum resmi.
Pemohon berargumen bahwa belum diterbitkannya Keppres terkait pemindahan ibu kota menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status ibu kota negara. Mereka menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam tata kelola pemerintahan serta administrasi negara.
Namun, MK menilai dalil tersebut tidak cukup kuat secara konstitusional. Hakim konstitusi berpandangan bahwa keberadaan Keppres memang menjadi tahapan administratif lanjutan, tetapi tidak serta-merta membatalkan atau melemahkan keberlakuan UU IKN itu sendiri.
Putusan ini sekaligus mempertegas bahwa proses pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara masih berada dalam koridor hukum yang berlaku. Pemerintah tetap memiliki kewenangan penuh untuk menentukan waktu pelaksanaan melalui instrumen keputusan presiden.
Sejumlah pengamat menilai putusan MK ini memberi kepastian hukum sementara, sekaligus menegaskan bahwa transisi ibu kota bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan administratif dan politik nasional.
Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha masih menunggu kejelasan langkah konkret pemerintah terkait jadwal resmi perpindahan. Keppres dinilai menjadi kunci utama untuk menandai dimulainya perpindahan secara formal.
Dengan demikian, hingga keputusan presiden diterbitkan, Jakarta masih sah sebagai pusat pemerintahan Indonesia, sementara pembangunan IKN tetap berjalan sebagai proyek strategis nasional jangka panjang.***
