Inpopedia, Jakarta — Ketua Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) Drs. H. Amirudin, mengungkapkan perkembangan tindak lanjut kerja sama antara SP2MI dan Kementerian Sosial (Kemensos), khususnya dalam upaya penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah.
Amirudin mengatakan, tindak lanjut kerja sama tersebut telah menjadi kesepakatan dalam pertemuan terakhir SP2MI dengan jajaran Direktorat Jenderal Kemensos.
“Ini memang sudah menjadi kesepakatan yang bulat, hasil dari pertemuan kita yang terakhir dengan Dirjen Kemensos,” kata Amirudin.
Menurut dia, saat ini draf nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara SP2MI dan Kemensos masih dalam proses pembahasan oleh bagian hukum Kemensos.
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut berkaitan dengan sejumlah program strategis, terutama penuntasan ATS, anak putus sekolah, serta penguatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pendidikan kesetaraan.
“Draf-draf dari nota kesepahaman kita sedang dipelajari oleh bagian hukum dari Kemensos,” ujarnya.
Amirudin mengatakan, SP2MI juga melihat adanya peluang keterlibatan PKBM dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Ia menyebut, berdasarkan pemahaman yang diperoleh, sasaran Sekolah Rakyat berkaitan dengan kelompok masyarakat pada desil satu dan desil dua.
Karena itu, lanjut Amirudin, SP2MI menyiapkan kader-kadernya di berbagai daerah untuk bergerak bersama dalam mendukung program tersebut setelah MoU dengan Kemensos ditandatangani.
“Kita akan bergerak, kader-kadernya seluruh Indonesia ketika kita sudah menandatangani bersama-sama MoU yang kita sepakati dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial,” katanya.
Selain kerja sama kelembagaan, SP2MI juga mengusulkan pembentukan gerakan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penuntasan ATS.
Menurut Amirudin, persoalan ATS membutuhkan keterlibatan lintas sektor sehingga diperlukan gerakan bersama yang berskala nasional.
“Untuk langkah yang kita tawarkan kepada Menteri Sosial, untuk menggaungkan seluruh stakeholder negara yang terlibat dalam penuntasan ATS, memang harus ada Gerakan Nasional,” ujarnya.
Amirudin menambahkan, konsep Gerakan Nasional tersebut telah dituangkan dalam proposal yang ditawarkan kepada Menteri Sosial. Ia menyebut Menteri Sosial juga berjanji melakukan komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas koordinasi penuntasan ATS.
“Gerakan nasional inilah yang sedang kita coba tawarkan proposalnya kepada Pak Menteri Sosial,” katanya.
Hingga kini, SP2MI masih menunggu tindak lanjut dari Kemensos terkait rencana penandatanganan nota kesepahaman tersebut.
Amirudin berharap proses pembahasan MoU dapat segera mencapai tahap final sehingga kerja sama SP2MI dan Kemensos dapat direalisasikan.
“Mudah-mudahan kita sabar menunggu ‘hilal-hilal’ dari Kemensos yang akan mengundang SP2MI untuk bersama-sama menandatangani nota kesepahaman ini,” tuturnya.***
