Inpopedia, Jakarta – Pengurus Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) menyampaikan ucapan terimakasih atas dilantiknya Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029.
Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof Abdul Mu’ti.
Selain ucapan selamat, pengurus Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) juga menyampaikan harapan-harapan terhadap masa depan pendidikan masyarakat khususnya PKBM di Indonesia.
“Ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden, Prabowo -Gibran dan juga selamat atas terpilihnya Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen),” kata Ketua Umum SP2MI, Drs H Amirudin, kepada Inpopedia, Rabu 30 Oktober 2024.
Menurut dia, segenap penggerak atau pegiat pendidikan masyarakat di Indonesia sangat menaruh harapan besar kepada pemerintah yang baru demi kemajuan PKBM dan peningkatan kesejahteraan para guru dan tutor.
“SP2MI secara nasional sangat mendukung pemerintah yang baru apalagi pengurus SP2MI telah melakukan silaturahmi dengan PP Muhammadiyah dan berharap Marwah pendidikan kesetaraan bisa dikembalikan,” tuturnya.
Beberapa harapan yang disampaikan antara lain Pembelajaran lampau atau Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bisa disahkan dalam Peraturan Menteri (Permen) dan dukungan atas infrastruktur PKBM seluruh Indonesia dan kesejahteraan para guru dan tutornya.
Diketahui RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal.
Senada dengan itu, Wakil Ketua SP2MI bidang pengkaderan dan peningkatan mutu lembaga, Drs Lukman Hakim MPd menyatakan SP2MI mendukung apa yang akan dilakukan Mendikdasmen.
Dia menegaskan, eksistensi pendidikan kesetaraan atau non formal saat ini mulai banyak berkiprah dan dinilai setara dengan pendidikan formal lainnya di Indonesia.
“PKBM sudah melakukan akselerasi melakukan kemajuan scale up seperti yang diharapkan pemerintah sehingga bisa bersaing dengan pendidikan forma,” katanya.
Sisi lain, Lukman menambahkan, masih banyak pendidikan non formal lainnya yang masih tertingggal atau belum terakreditasi.
Karenanya, kata dia pendidikan non formal butuh bantuan operasional dari pemerintah dalam bentuk BOSP.
“Kalau kita cermati bahwa pendidikan non formal bisa bekerjasama dengan berbagai kementerian bukan hanya kementerian pendidikan misalnya kementerian olahraga, perindustrian dan tenaga kerja dan lainnya,” terangnya.
Dia berharap program kebijakan Mendikdasmen yang baru bisa lebih baik lebih peka dengan kebutuhan pegiat pendidikan non formal dengan syarat pihak stakeholder pendidikan kesetaraan atau PKBM juga membenahi diri, meningkatkan kualitas.
“Menurut Analis Direktorat PMPK Rifky SPd. 55% lembaga PNF belum akreditasi sehingga perlu perbaikan tata kelola dan upaya mandiri,” pungkasnya.
Di penghujung tahun ini, SP2MI juga sudah melakukan scale Up guna meningkatkan layanan serta peningkatan kualitas SDM berkolabirasi dgn instansi, lembaga ONF dan Perguruan Tinggi yang satu visi**
