Inpopedia, Jakarta – Senin 10 November 2025, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi E, H. Imamuddin, melaksanakan kegiatan reses pertama tahun 2025 di wilayah pemilihannya, RW 07 Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok. Komisi E DPRD DKI Jakarta membidangi urusan sosial, pendidikan, kesehatan, serta olahraga dan kepemudaan.
Kegiatan reses ini dihadiri perwakilan dari berbagai instansi, antara lain dr. Ricard dari Dinas Kesehatan, Ibu Fitri dari Dinas Sosial, perwakilan Kelurahan Sunter Jaya, Ketua RW 03 Hamdani, LMK RW 03 Bang Ucok, serta tuan rumah RW 07, Bapak Sukimin.
Dalam sambutannya, Ketua RW 03 Hamdani menyampaikan bahwa H. Imamuddin bukanlah sosok asing di wilayah tersebut. “Beliau teman saya sejak lama,” ujarnya. Hamdani juga menyampaikan aspirasi warga terkait status tanah tempat tinggal mereka yang dikenal sebagai tanah “aku-aku” — dari kawasan Sunter Jaya hingga lapangan Jakarta International Stadium (JIS). “Kami mohon perhatian Bapak untuk ikut memikirkan nasib warga kami,” harapnya.
H. Imamuddin merespons hangat aspirasi warga sambil berinteraksi dengan gaya humoris. Ia sempat menyapa sahabat lamanya, Bang Ucok, LMK RW 03, sambil berseloroh, “Dulu beliau agak gemuk, sekarang kurus. Tolong ajari saya biar bisa kurus juga,” ucapnya disambut tawa warga.
Dalam pemaparannya, H. Imamuddin menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan setiap empat bulan sekali. Ia menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara warga dan wakil rakyat. “Kalau Bapak Ibu malu bicara, bisa tulis aspirasinya dan serahkan ke saya,” katanya.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Jakarta Utara—yang meliputi Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan—ini menegaskan komitmennya untuk tidak melupakan warga yang telah memberi dukungan. “Saya dapat suara besar di Sunter Jaya. Saya tidak mau jadi kacang lupa kulitnya,” tegasnya.
Untuk mencairkan suasana, Imamuddin mengadakan kuis dengan pertanyaan seputar dirinya, seperti nomor sepatu dan masa jabatan. Antusiasme warga pun terlihat tinggi dalam menjawab.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu warga, Gunawan, menanyakan perihal penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan. Menjawab hal itu, Imamuddin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan perlu koordinasi dengan DPR RI karena BPJS berada di bawah kewenangan pusat.
Sementara itu, Sofi, warga lainnya, mengeluhkan distribusi bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran. Menanggapi hal ini, perwakilan Dinas Sosial, Ibu Fitri, menjelaskan bahwa data penerima bantuan berasal dari BPS melalui sensus ekonomi, dan berharap pihak RT aktif membantu verifikasi agar lebih akurat.
Menutup kegiatan, Imamuddin menegaskan bahwa pihaknya siap membantu kebutuhan mendesak warga. “Kalau ada kebakaran atau warga yang butuh kursi roda, segera hubungi staf saya,” pesannya.
Pewarta: Supangat
